Wawancara Khusus dengan Menpan-RB, Asman Abnur

Kepri Harus Optimis

Oleh : Socrates

Hampir setahun, Asman Abnur menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Bagaimana ia memperbaiki birokrasi? Juga pendapatnya soal ekonomi Batam dan Kepri yang merosot. Wawancara dengan Asman dilakukan di Masjid Jabal Arafah, sebelum ia kembali ke Jakarta.

H. Asman Abnur, S.E., M.Si, di Masjid Jabal Arafah, Batam, Minggu (21/7/2013). F Suprizal Tanjung

Sudah berapa lama Anda jadi Menteri PAN RB?
Hampir setahun.

Bagaimana rasanya jadi Menteri?
Tantangannya lumayan. Saya kebetulan diberikan kepercayaan oleh negara dan saya harus maksimal.

Socrates di Graha Pena, Batam Kota, Batam, Selasa (23/4/2013). F Suprizal Tanjung

Pertumbuhan ekonomi Batam terendah di Sumatera. Mengapa?
Ini pengaruh government spending dari APBD dan APBN yang dikucurkan ke daerah dan belanja swasta, baik investasi maupun aktivitas ekonomi. Nah, apakah proyek-proyek sudah terlaksana atau belum? Jangan-jangan hanya biaya rutin dan gaji saja. Nah, pemerintah di Kepri sudah jalan belum? Saya menerapkan sistem manajemen kinerja, terhadap kepala daerah. Bukan serapannya, tapi hasilnya apa? Jangan sampai serapannya bagus, duitnya habis, laporan keuangannya WTP tapi hasilnya tidak jelas. Dana APBD dan APBN itu yang menggerakkan ekonomi. Spending government itu harus produktif dan itu jadi pertahanan ekonomi daerah.

Mengapa ekonomi Batam stagnan?
Daerah lain ekonominya tumbuh. Selama ini Batam sangat tergantung pada industri. Saya bilang pada pengusaha, jangan hanya jadi perantara, harus menjadi pelaku utama. Industri kita hanya sebagai perakit, tapi ke depan harus ada produk yang kita hasilkan dan punya nilai tambah. Saat stagnan, semua mencari-cari kesalahan. Industri elektronik dan galangan kapal tidak bisa lagi jadi andalan utama pertumbuhan ekonomi Batam. Ke depan harus fokus pada ekonomi kreatif. Contohnya, produk film dan animasi di Infinite Studio.

Masyarakat Batam kini pesimis. Tanggapan Anda?
Kita tidak boleh larut dan terutama pengusaha Kepri harus tetap optimis. Selama ini, pengusaha cenderung menyerahkan urusan kepada orang lain dan tinggal beres. Tapi dengan makin ketatnya sistim tidak bisa lagi begitu. Mindset-nya harus berubah. Kini tidak bisa lagi, kalau birokrasinya sulit saya beli. Sebagai Menpan, saya menerapkan sistim manajemen kinerja dan terukur. PNS tidak bisa lagi mengedepankan kekuasaan, tapi pelayanan.

Yang bikin masyarakat tambah bingung, para pejabatnya tidak kompak. Mengapa?
Saya mengimbau para pejabat, jangan membuat pernyataan yang meresahkan masyarakat. Sebagai pemimpin harus membangun sikap optimis. Selama ini kita terlena. Dengan memberikan komisi, fee semua beres. Sekarang tidak bisa lagi.

Anjloknya ekonomi Batam dan hanya 2,02 persen, sebagai Menteri pernah Anda sampaikan ke Menko Perekonomian dan Presiden?
Pernah. Itu kan kewajiban saya. Kita harus cari masalahnya apa. Apakah belanja pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Apakah investasi sudah dipermudah pemerintah atau belum. Apakah data base pemerintah seperti data lahan BP Batam sudah betul datanya, ada nggak file-nya.

Boleh saja BP Batam membenahi internalnya, tapi layanan publik seperti Izin Peralihan Hak juga menggangu sektor properti. Bagaimana ini?
Ini yang harus dievaluasi. Setahun ini kan mereka sudah coba dan kita ukur hasilnya.

Menurut Anda, seperti apa hasilnya?
Munculnya keluhan pengusaha karena ada yang berubah. Bisa positif, bisa negatif. Perlu kita evaluasi kebijakan yang diterapkan sekarang. Belum tentu kebijakan masa lalu itu salah. Dan belum tentu kebijakan saat ini bisa menjawab tantangan sekarang. Perlu masa transisi.

Para pimpinan BP Batam ini seolah bekerja di ruang hampa. Akhir pekan pulang ke Jakarta dan kurang komunikasi dengan pejabat daerah. Tanggapan Anda?
Komunikasi publik itu penting. Sehebat apapun perubahan internal, kalau tidak dikomunikasikan ya tidak bagus juga hasilnya. Perlu dievaluasi komunikasi publiknya.

Sejauh mana Anda bisa masuk memberi arahan kepada pimpinan BP Batam?
Saya sudah lakukan.

Apa tanggapan mereka?
Semuanya ingin memperbaiki Batam.

Anda pernah mempertemukan Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Ketua BP Batam untuk bicara satu meja?
Kan sudah ketemu di kantor saya. Semuanya ingin memperbaiki Batam. Saya membentuk satu mediasi dan menjadi perekat. Insha Allah, dalam waktu dekat, ada mall pelayanan publik dilaksanakan bersama, Pemko Batam, BP Batam, dan Provinsi Kepri serta imigrasi dan kepolisian.

Tapi, bagaimana pelayanan publik bersama bisa jalan kalau para pejabatnya tidak solid?
Kalau dibikin ruwet ya ruwet, tapi kalau kita cari solusinya pasti bisa dan tidak sulit. Kalau niatnya memperbaiki, pasti bisa.

Ada sejumlah pengusaha Batam mengeluh kepada Anda. Apa yang mereka sampaikan?
Selama ini, pengusaha dalam berurusan tidak ada masalah. Karena ada perbaikan sistim, mereka menemui kesulitan. Perubahan ini butuh transisi waktu. Mungkin ada yang sabar, ada yang tidak. Saya selalu bilang kepada kawan-kawan pengusaha, setiap perubahan sistim itu pasti ada konsekuensinya.

Tapi, peraturan di BP Batam juga berubah-ubah, misalnya soal tarif UWTO?
Saya mengimbau pada pejabat, baik walikota, bupati, Ketua BP Batam atau gubernur, jangan membuat pernyataan yang meresahkan masyarakat. Sebagai pejabat daerah, mereka harus memberikan motivasi agar masyarakat tetap optimis. Jangan bikin kegaduhan. Perbaiki komunikasi publik. Tidak bisa lagi mengedepankan kekuasaan. ASN harus punya jiwa hospitality atau melayani.

Banyak pernyataan pejabat yang saling sindir dan miskomunikasi, mengapa?
Perbaiki hubungan kerja dengan sistim, bukan dengan omongan. Patuhi sistem dan mekanismenya. Semuanya kan pejabat negara dan tujuannya memakmurkan rakyat. Tapi, kalau ada kepentingan pribadi, dia berhadapan dengan aparat hukum. Ada tim saber pungli, ada jaksa dan KPK. Seorang walikota, bupati dan gubernur sudah terukur kinerjanya. Nanti kalau mereka kampanye, silakan masyarakat mau memilih lagi atau ada alternatif lain. Sekarang, banyak daerah yang berupaya memperbaiki kinerjanya. Misalnya, evaluasi di Bandung dan Banyuwangi, kinerjanya bagus.

Banyak warga pindah dari Batam karena Batam tidak lagi punya harapan. Menurut Anda?
Tren pertumbuhan ekonomi itu sekarang di desa, bukan di kota. Misalnya, Banyuwangi yang mengembangkan ekonomi kreatif. Dana desa sekarang sudah Rp 70 Triliun. Bondowoso mengembangkan kopi atau Dompu di Sumbawa yang mengembangkan jagung dan pendapatan petaninya jauh lebih besar dari APBD-nya.

Ada wacana membentuk Provinsi Khusus Barelang. Tanggapan Anda?
Menurut saya, solusi jangka pendek, kita harus fokus pada perbaikan ekonomi. Kalau membentuk provinsi khusus itu kan lama prosesnya. Apalagi, pemerintah masih menerapkan moratorium perluasan wilayah. Artinya, belum membuka pintu untuk pemekaran wilayah. Itu butuh waktu panjang. Pengusaha rumah sakit bisa membuat terobosan agar orang berobat ke Batam, bukan ke Malaka. Batam juga bisa jadi pusat perguruan tinggi.

Ada kebijakan Presiden Jokowi yang merugikan Batam seperti melarang rapat di hotel, menyetop impor beras. Menurut Anda?
Dulu kan Menpan yang melarang. Tapi sejak saya jadi Menteri kan sudah saya buka lagi, jadi tidak ada masalah. Soal beras saya sudah bicara dengan Dirjen Bea Cukai. Selama untuk kebutuhan dasar, mestinya tidak diberlakukan seperti daerah lain. Tapi jika suplai dari Jawa bisa harganya murah ya tidak apa-apa, tapi kan belum bisa. Tapi, ada juga catatan pusat. Barang yang datang ke Batam ternyata tidak hanya dikonsumsi di Batam. ***

 


Suprizal Tanjung’s Surau