Ini Belasan Desa Di Kapuas Yang Minta Dimekarkan

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan masyarakat, sebanyak 18 desa/kelurahan di 8 kecamatan di Kabupaten Kapuas mengusulkan pemekaran kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Delapan belas desa/kelurahan di 8 kecamatan yang minta dimekarkan itu yakni untuk wilayah Kecamatan Bataguh masing-masing Kelurahan Pulau Kupang dimekarkan menjadi Desa Betawi Permai, Kelurahan Murung Keramat dimekarkan menjadi Desa Kota Keramat, Desa Tamban Luar dimekarkan menjadi Desa Purwodadi Mekar, Desa Sei Jangkit dimekarkan menjadi Desa Jangkit Baru.

Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Lupak Dalam dimekarkan menjadi Desa Lupak Raya. Kecamatan Kapuas Barat, Desa Pantai di mekarkan menjadi Desa Tumbang Umap, Desa Saka Mangkahai dimekarkan menjadi Desa Sei Bangah. Kecamatan Mantangai, Desa Tumbang Muroi dimekarkan menjadi Desa Kalanis Jaya, Desa Pulau Kaladan dimekarkan menjadi Desa Pulau Kaladan Hulu.

Kemudian di Kecamatan Dadahup, Desa eks UPT Transmigrasi F2 dimekarkan menjadi Desa Sri Mulya, Desa eks UPT Transmigrasi F5 dimekarkan menjadi Desa Sumber Makmur. Kecamatan Kapuas Murung, Kelurahan Palingkau Lama dan Palingkau Baru dimekarkan menjadi Desa Sinar Jaya. Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Tapen dimekarkan menjadi Desa Keratau Jaya.

Lalu di wilayah Kecamatan Timur terdapat empat desa yang minta dimekarkan yakni, Desa Anjir Serapat Tengah menjadi Desa Anjir Serapat Maju, Desa Anjir Serapat menjadi Desa Mandiri, Desa Serapat Timur menjadi Desa Anjir Serapat Timur Baru, Desa Anjir Serapat Barat menjadi Desa Anjir Serapat Barat Seberang dan terakhir Desa Anjir Mambulau dimekarkan menjadi Desa Anjir Mambulau Makmur.

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Kapuas, Slamet Santoso mengatakan, usulan pemekaran tersebut tujuannya, adalah dalam rangka pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat dan pemerataan pembangunan saya rasa silahkan saja, selama itu memenuhi peraturan persyaratan yang ada,” katanya kepada Manaranews.com, Senin (12/6/2017).

Slamet Santoso menambahkan, untuk pembentukan desa baru, harus mendapatkan rekomendasi dari desa induk. “Saya rasa desa induk juga tidak mungkin menahan, karena dengan ada pemekaran minimal tanggung jawabnya juga akan berkurang. Kemudian selama menjadi desa persiapan, desa induk juga pasti akan membantu,” pungkasnya.

Sumber: http://www.menaranews.com


Info Kabupaten Kapuas