URGENSI PENELITIAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN

Kepekaan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai “mesin birokrasi” semakin meningkat seiring dinamika pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Untuk itu, upaya reformasi di tubuh birokrasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang harus dipenuhi.

Reformasi birokrasi yang saat ini telah memasuki “gerbang” Gelombang Kedua (2010-1014), pada kenyataannya masih belum banyak memberikan kemajuan yang berarti dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Reformasi birokrasi hanya dianggap sebagai wacana dan masih cukup jauh dari harapan masyarakat untuk “menumbuhkan” profesionalitas aparatur negara (baca: PNS) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur negara masih sarat dengan penyimpangan, terutama dalam adminitrasi publik. Dalam kaitain ini, penyimpangan diantaranya dapat diketahui dari:1) rendahya efisiensi dan efektivitas serta produktivitas PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 2) perencanaan pegawai yang belum berdasarkan hasil analisis jabatan, klasifikasi jabatan dan analisis beban kerja, sehingga hasil perencanaan pegawai belum mencerminkan kebutuhan yang nyata dari suatu organisasi, baik dari segi jumlah, komposisi maupun kualifikasinya; 3) sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai yang belum didasarkan pada bobot jabatan, klasifikasi dan kompetensi jabatan, sehingga kurang memotivasi PNS untuk lebih berprestasi serta besarnya gaji dan tunjangan yang diterima PNS masih belum memenuhi kebutuhan hidup layak (Yulina, 2012).

Gambaran di atas merupakan permasalahan-permasalahan serius yang melingkupi perwujudan PNS yang profesional dan sejahtera di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah belum kuatnya komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan prospektif. Disamping itu, dalam penetapan kebijakan di bidang kepegawaian seringkali tidak mendasarkan pada data atau informasi yang akurat, sehingga kebijakan yang diputuskan kurang match dengan kondisi di lapangan. Oleh karenanya, semestinya dalam mengambil keputusan/kebijakan kepegawain, pemerintah harus mendasarkan pada data atau informasi yang akurat.

Urgensi Penelitian dalam Pengambilan Kebijakan

Secara umum pengertian kebijakan publik (public policy) merupakan ”serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”. Begitu pentingnya kebijakan publik untuk kemaslahatan masyarakat, maka dalam formulasi kebijakan publik harus dilakukan secara cermat dan teliti sehingga output serta outcome yang hendak dicapai dapat terwujud.

Pun demikian adanya terkait dengan kebijakan di bidang kepegawaian, maka perlu mendapat perhatian yang cermat dalam formulasinya. Kebijakan di bidang kepegawaian seperti halnya kebijakan di bidang-bidang lainnya memiliki tingkat ”relevansinya” (decrease) yang cukup singkat, yakni 20% per tahun. Meski kalah singkat dengan tingkat decrease teknologi yang memiliki angka 30% per tahun; namun kenyataan ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat dinamika dalam administrasi publik juga sangat cepat. Dengan demikian, semestinya dalam kurun waktu lima tahun setiap kebijakan kepegawaian harus dikaji ulang (review) terkait relevansinya.

Sebagaimana disebutkan di atas, sebelum kebijakan diformulasikan, maka perlu dukungan data atau informasi yang benar dan akurat. Data atau informasi yang dikumpulkan akan lebih valid dan reliabel bila dilakukan melalui serangkaian penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian mendasarkan pada metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan sistematis.

Dalam konteks formulasi kebijakan di bidang kepegawaian, juga harus memiliki landasan dan pijakan yang kuat. Untuk itu, sebelum merumuskan kebijakan kepegawaian diperlukan serangkaian kegiatan yang mendukung terciptanya kebijakan kepegawaian yang berkualitas, yakni penelitian. Dengan demikian, instansi yang berwenang mengelola kepegawaian harus memiliki unit kerja penelitian yang sangat berguna dalam menunjang terwujudnya kebijakan kepegawaian atau Manajemen Pegawai Negeri Sipil (MPNS), sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Upaya Peningkatan Kualitas Penelitian

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian? Seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (BKN), salah satu fungsi BKN adalah penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian. Untuk itu, maka perlu adanya unit kerja penelitian yang kredibel dan ”mumpuni”.

Selanjutnya, untuk menjawab persoalan-persoalan di bidang kepegawaian dan mengejawantahkan fungsi BKN, maka perlunya penyelenggaran penelitian yang berkualitas. Hasil penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat membantu dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan di bidang kepegawaian, sehingga menjadi kebijakan-kebijakan yang berkualitas pula.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Kepala BKN, penelitian yang dilakukan unit kerja penelitian di BKN semestinya bersifat logic dan memiliki manfaat besar, dengan cara melihat virtual capaiannya. Dalam kaitan ini, maka fokus yang perlu diperhatikan adalah pada ”manajemen kelitbangan” dan ”topik-topik penelitiannya” (Bima Haria Wibisana, 2013).

Berkenaan dengan manajemen kelitbangan, maka unit kerja penelitian di BKN seharusnya memiliki ”roadmap” yang jelas dan terarah. Untuk itu, unit kerja penelitian harus dapat menggambarkan ”time-scratch”, yakni gambaran yang bakal terjadi dimasa mendatang. Misalnya, kalau Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) diundangkan tahun ini, apa kira-kira yang akan terjadi pada lima tahun yang akan datang.

Sedangkan, terkait dengan topik-topik penelitian, maka hasil-hasil penelitian dari unit kerja penelitian di BKN semestinya juga menjadi ”policy relevant information”. Artinya, hasil-hasil penelitian harus bermanfaat dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan.

Sementara itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan penelitian di bidang kepegawaian, maka sekiranya perlu dilakukan beberapa hal, yaitu: pertama, unit kerja penelitian melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja-unit kerja setingkat Eselon II lainnya. Sinergi dengan unit kerja lain adalah sangat penting untuk memperoleh masukan-masukan terhadap permasalahan-permasalahan kepegawaian yang melingkupi unit kerja-unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan unit kerja penelitian, terutama bagi pegawai dalam jabatan fungsional peneliti dan staf peneliti. Peningkatan kualitas peneliti dapat dilakukan dengan mengikutsertakan dalam diklat atau workshop yang terkait dengan bidang penelitian, yang biasanya diselenggarakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Ketiga, peningkatan anggaran penelitian di lingkungan unit kerja penelitian. Peningkatan anggaran penelitian dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas usulan penelitian yang diajukan kepada unit kerja perencana program di lingkungan BKN. Disamping itu, kerjasama dan koordinasi yang erat dengan unit kerja perencana program juga menjadi pilihan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi terhadap pentingnya penelitian dalam ikut mewujudkan visi dan misi BKN.


muhlisirfanbkn