Pegawai Negeri

Informasi Pegawai Negeri

Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Untung Besar dari Penerapan Pajak Maksimum, Nurdin: Tak Ada yang Protes

May
25
2017
by : ... Posted in : Dokumentasi

BBM Mahal karena Pemprov 

Mahalnya harga jual bahan bakar minyak (BBM) pertalite disebabkan keputusan Pemerintah Provinsi Kepri. Penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) hingga batas maksimum adalah pemicunya. Sehingga harga pertalite di Kepri termahal di Indonesia, yakni Rp 7.900 per liter. Di daerah lain hanya Rp 7.500 hingga Rp 7.700.

Dari penerapan PBBKB maksimum itu, ditambah adanya peralihan premium ke pertalite dan pertamax, Pemprov Kepri mengeruk keuntungan besar tanpa harus bersusah payah. Puluhan miliar diperoleh dari PBBKB itu setiap bulannya. Bahkan menjadi sektor pendapatan asli daerah (PAD) andalan Pemprov Kepri.

Tingginya harga pertalite di Kepri itu pertama kali diungkap Area Manager Communication & Relations Pertamina Sumatera Bagian Utara, Fitri Erika.

”Harga pertalite dan pertamax sangat berpengaruh terhadap komponen PBBKB,” kata Fitri, kepada Batam Pos, akhir pekan lalu.

Dia memaparkan, berdasarkan Peraturan Presiden 191 Tahun 2014, PBBKB untuk jenis bahan bakar seperti premium maupun solar dikenakan 5 persen.

Sementara bahan bakar nonsubsidi seperti pertalite dan pertamax mengacu pada PBBKB yang ditetapkan daerah dan tertuang dalam peraturan daerah (perda) yang diteken DPRD Provinsi Kepri dan Pemprov Kepri.

”Perda Kepri Nomor 8 Tahun 2011 menetapkan PBBKB 10 persen. Begitu juga di Riau 10 persen, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini berbeda dengan daerah lain yang menetapkan PBBKB lebih rendah dari dua provinsi tersebut. Maka harga pertalitenya pun lebih murah.

”Wilayah Sumatera Utara atau Sumatera Barat menerapkan PBBKB 5 persen,” sebut dia.

Dengan demikian, harga pertalite dan pertamax Kepri termahal di Indonesia karena ada andil besar Pemda yang menetapkan PBBKB lebih tinggi.

”Kami di Pertamina menjalankan tugas dan patuh terhadap aturan, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun aturan di daerah,” ujar Fitri.

Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri, Herman mengatakan dasar penerapan PBBKB di Kepri memang benar berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011. Herman menyebut premium dan solar merupakan BBM yang bersubsdi, meski sebenarnya pemerintah pusat sudah mencabut subsidinya.

”BBM bersubsidi persentase pajaknya selama ini 5 persen. Sedangkan BBM seperti pertalite, pertamax adalah nonsubsidi dengan pajak maksimum 10 persen,” ujar Herman.

Disebutkan Herman, pada triwulan pertama tahun 2017 ini, Pemprov Kepri sudah mengumpulkan pendapatan dari sektor PBBKB senilai Rp 62,5 miliar atau 23,6 persen dari proyeksi sebesar Rp264,2 miliar.

Lalu benarkah Pemprov Kepri juga bermain dengan sengaja membatasi jumlah kuota premium supaya masyarakat beralih ke pertalite mengingat kewenangan penetapan kuota selama ini dipegang Pemprov Kepri melalui Dinas Energsi dan Sumberdaya Mineral (ESDM)? Herman membantahnya.

”Meskipun sektor ini andalan bagi PAD daerah, bukan berarti kita bisa sewenang-wenang memberlakukannya. Karena semua ada regulasinya,” papar Herman.

Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun juga mengakui penerapan PBBKB di Provinsi Kepri sebesar 10 persen. Menurut Nurdin, selama ini tidak ada yang protes, meski BBM nonsubsidi di Kepri menjadi yang tertinggi di Indonesia.

”Kami mengikuti aturan pemerintah pusat. Sehingga kita daerah menyesuaikan saja,” ujar Nurdin di Hotel CK, Tanjungpinang, kemarin.

Jika melihat Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 yang jadi acuan Perda 8/2011, PBBKB untuk jenis bahan bakar seperti premium maupun solar memang dikenakan PBBKB 5 persen. Sedangkan bahan bakar nonsubsidi seperti pertalite dan pertamax ditentukan oleh Pemprov masing-masing. Angkanya memang dimungkinkan maksimum 10 persen.

Namun, Pemrov lainnya di Indonesia kecuali Kepri dan Riau memilih angka di bawah 10 persen, bahkan rata-rata 5 persen agar masyarakatnya tak terbebani. Sementara Kepri dan Riau memilih angka maksimum tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakatnya.

Terkait hal itu, Nurdin punya alasan. Ia menyebut PBBKB yang ditarik 10 persen dari setiap lembar rupiah yang dikeluarkan masyarakat Kepri saat membeli BBM dikembalikan ke masyarakat lagi dalam bentuk pembangunan infrasrtuktur. ”Ada jalan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya,” katanya.

Wako Batam Akan Temui Gubernur

Di tempat terpisah, Wali Kota Batam Rudi mengaku terkejut dan baru mengetahui kalau ada Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang memuat PBBKB di angka maksimum 10 persen, sehingga BBM nonsubsidi di Kepri menjadi termahal di Indonesia.

”Saya tak tahu pasti. Harus ketemu sama (pemerintah) provinsi supaya tak salah ngomong,” ucap dia, Senin (22/5).

Rudi pun berjanji akan menemui gubernur mengingat Batam merupakan konsumen terbesar BBM di Kepri. Bahkan, saat ini tercatat konsumsi harian BBM jenis pertalite di Batam mencapai 265 kilo liter.

Dengan demikian, Batam menjadi penyumpang terbesar PAD dari PBBKB untuk Pemprov Kepri, sementara kondisi ekonomi masyarakat Batam sedang lesu, ditambah kenaikan tarif listrik dan harga kebutuhan pokok.

Beranikah menyuarakan revisi perda dan penurunan besaran PBBKB agar BBM nonsubsidi khususnya jenis pertalite turun? Rudi meyakinkan akan menyuarakan itu. Menurut Rudi, tidak ada yang tak bisa diubah jika memberatkan rakyat.

”Tidak ada yang tak mungkin. Tapi supaya tak salah ngomong, saya harus ketemu dulu sama provinsi, perda-nya gimana harus saya tahu dulu,” ucapnya.

Rudi juga meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) batam, Zarefriadi, mencari tahu informasi tentang persoalan tersebut. ”Nanti Pak Zaref lapor saya,” kata dia.
Dikonfirmasi, Kepala Disperindag Batam Zarefriadi juga belum paham dengan aturan terkait PBBKB di Kepri, termasuk terkait penerapan PBBKB 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kepri 8 Tahun 2011.

”Tak tahu saya, bisa tanya ke provinsi dulu. Lagian, soal energi dan sumber daya mineral bukan lagi urusan kita,” kata dia.

 

Anggota Komisi VI DPR, Nyat Kadir, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprov Kepri segera melakukan rapat evaluasi, menyikapi hal tersebut. Politisi Partai NasDem tersebut juga menyayangkan lambatnya pergerakan kepala daerah. Padahal masyarakat sudah menjerit, karena harus menambah beban pengeluaran.

”TPID harus cepat merespon, sehingga bisa mencarikan solusi dengan kebijakan ini. Karena efek kejutnya sungguh luar biasa,” ujar Nyat.

Mantan Wali Kota Batam ini juga menjanjikan akan mempertanyakan hal ini ke Kementerian ESDM dan Pertamina. Menurutnya Pertamina dalam membuat kebijakan harus berkoordinasi dengan setiap kepala daerah. Sehingga tidak terjadi salah tafsir.

”Mungkin maksudnya baik, tetapi tidak adanya penjelasan juga bisa jadi tidak baik. Sekarang ini situasi ekonomi sedang tidak stabil, artinya bukan waktu yang tepat untuk membuat kebijakan pembatasan premium,” tegasnya.

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina lewat rapat TPID. Menurut Lis, memang terjadi pengurangan kuota premium. Meskipun demikian akan dilakukan secara bertahap.

”Kita sudah berkoordinasi dengan Pertamina, kita berharap ini ditinjau kembali. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Lis.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah. ”Persoalan ini harus segera direspon oleh Pemerintah Daerah dengan menyampaikan keberatan kepada Pemerintah Pusat,” ujar Iskandarsyah, Senin (22/5) di Tanjungpinang.

Menurut legislator Dapil Karimun tersebut, sekarang ini bukan saat yang tepat untuk membuat kebijakan pembatasan premium. Apalagi menghadapi bulan puasa dan lebaran.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun membantah lambat menyikapi kelangkaan premium di Kepri. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota se-Kepri. Dia juga sudah meminta Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Kepri untuk mencari penyebab terjadinya kelangkaan premium saat ini. (cr13/jpg/rng)


Suprizal Tanjung’s Surau

loading...


bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Untung Besar dari Penerapan Pajak Maksimum, Nurdin: Tak Ada yang Protes

Saturday 4 March 2017 | Dokumentasi

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Kapuas yang akan digelar Juli 2017 mendatang, rencananya diikuti 47…

Saturday 8 April 2017 | Dokumentasi

Pawai budaya Tinggang Menteng Panunjung Tarung 2017, meriahkan Hari Jadi ke-211 Kota Kualakapuas dan HUT ke-66…

Friday 16 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Pada tingkatan yang sangat umum, Power adalah kemampuan mempengaruhi perilaku seseorang sesuai yang diinginkan orang tersebut.…

Wednesday 24 May 2017 | Dokumentasi

Kepada Yth : 1. Kepala UPTD-BPS Wil. 1 – 5 2. Kepala SMP Negeri di –…