Pegawai Negeri

Informasi Pegawai Negeri

Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BASIS PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN

May
31
2017
by : ... Posted in : Blog

Dalam konteks implementasi teknologi informasi (TI) atau EGovernment di lingkungan pemerintah, Bank Dunia (2002) secara terperinci menjelaskan:

”E-Government berkaitan dengan TI (seperti wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya”.

Statemen di atas menyiratkan bahwa kebijakan pengembangan E-Government pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan TI. Dalam kaitan ini, mampukah TI dapat berperan dalam meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan kepegawaian di tanah air kita?

Dinamika Pengelolaan Kepegawaian Nasional

Pengelolaan aparatur negara (khususnya Pegawai Negeri Sipil/PNS) diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor   8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, maka diperlukan PNS sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, perlu diwujudkan PNS yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk maksud di atas, Pemerintah seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 berupaya untuk meningkatkan pengelolaan PNS melalui suatu sistem yang disebut “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Kebijakan-kebijakan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.

Sementara itu, adanya dinamika perubahan di lingkungan strategis yang begitu cepat telah merubah paradigma pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Isu yang sangat strategis yang berkembang adalah fenomena desentralisasi (otonomi daerah) pada tataran pengelolaan pemerintahan. Hal ini juga berimbas terhadap pengelolaan kepegawaian di daerah, dimana setiap pengelola kepegawaian daerah memiliki kewenangan dan dalam beberapa hal dapat mengatur kepegawaian di masing-masing daerahnya.

Beralihnya kewenangan pengelolaan kepegawaian di daerah bagaimanapun telah memunculkan berbagai persoalan yang melingkupinya. Seperti dikemukakan oleh Joko Affandi (2001) bahwa terdapat kecenderungan (permasalahan) dalam manajemen PNS setelah dilaksanakan otonomi daerah. Beberapa kecenderungan yang dinilai tidak proporsional tersebut mencakup aspek kewenangan dan tanggungjawab pejabat pembina kepegawaian, pembinaan dan pengembangan, gaji dan tunjangan, serta pemutusan hubungan kerja PNS. Situasi seperti ini membawa konsekuensi lain yakni terjadinya ”dilema” bagi PNS itu sendiri, khususnya yang menyangkut pengembangan karier, jenjang kepangkatan, penempatan dalam jabatan, mobilitas vertikal dan horisontal, dan desentralisasi versus sentralisasi.

Disisi lain, terkait dengan administrasi kepegawaian, khususnya administrasi PNS, juga masih belum optimal dilakukan oleh pengelola kepegawaian di Pusat maupun Daerah. Dalam konteks pengelolaan tata naskah kepegawaian, saat ini masih dilakukan secara manual yang berisi dokumen-dokumen otentik PNS, sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan pensiun. Pengelolaan tata naskah secara manual dapat menyebabkan terjadinya permasalahan dengan penyajian data, yakni adanya duplikasi pengelolaan data fisik antara BKN Pusat dengan Kantor Regional BKN. Dalam prakteknya, pengelolaan tata naskah juga berkaitan dengan persoalan penggunaan sarana prasarana dan SDM pengelolanya.

Untuk mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian secara manual dalam pengelolaan kepegawaian (PNS), saat ini telah dilakukan melalui pemanfaatan TI, yakni Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaiann (SAPK). SAPK mencakup informasi pelayanan kepegawaian berbasis elektronik secara online dan terintegrasi yang digunakan oleh instansi Pusat maupun Daerah. Bahkan, sejak 25 Juli 2011 telah diberlakukan SAPK Web Base. Tentunya, penerapan SAPK berbasis Web ini memberikan manfaat dan keunggulan yang sangat besar dalam pelayanan kepegawaian.

Namun demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan PNS yang baik pada kenyataannya belum tercapai secara optimal. Masih saja banyak persoalan-persoalan yang melingkupi dan timbul ketika praktek-praktek kepegawaian diterapkan di lapangan. Bahkan, persoalan-persoalan yang muncul tersebut berbuah menjadi sengketa kepegawaian yang tidak jarang berlanjut ke ranah hukum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lantas, bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas, khususnya di bidang kepegawaian?

TI sebagai Basis Pengambilan Kebijakan Kepegawaian

Mengikuti paham bahwa kebijakan publik (public policy)harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, maka “kebijakan publik” diistilahkan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Begitu pentingnya kebijakan publik untuk kemaslahatan masyarakat, maka dalam formulasi kebijakan publik harus dilakukan secara cermat dan teliti sehingga output serta outcome yang hendak dicapai dapat terwujud. Oleh karena itu, pada tahapan formulasi ini perlu adanya studi atau analisis terhadap kebijakan publik yang akan ditetapkan.

Analisis kebijakan publik merupakan serangkaian prosedur analisis yang bersifat rasional, suatu penerapan berbagai metode penelitian dan pengkajian ilmiah yang bertujuan menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses kebijakan. Hal ini menjelaskan perlunya pengkajian dan penelitian yang mendalam dalam memformulasikan kebijakan publik yang akan diputuskan. Melalui pengkajian dan penelitian ini data-data atau informasi yang dikumpulkan akan lebih valid dan reliabel. Hal ini dikarenakan pengkajian dan penelitian mendasarkan pada metode-metode yang ilmiah dan sistematis. Dengan kata lain, untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas, maka diperlukan pengkajian dan penelitian yang mendalam dalam formulasinya.

Nah, untuk mewujudkan data-data atau informasi menjadi akuntabel, maka peran TI menjadi sangat penting. TI mampu berperan mengolah, memproses sampai menyimpan data-data atau informasi yang tersedia. Ini sesuai dengan penjelasan Wawan Wardiana (2002), yang menyatakan TI sebagai ”suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan   merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”. Dengan demikian, wajar bila dikatakan bahwa TI memiliki hubungan yang sangat erat dengan suatu kebijakan. Artinya, penerapan TI dapat menjadi basis dalam pembuatan suatu kebijakan.

Kaitannya dengan hal di atas, praktek penerapan TI sebagai basis pengambilan kebijakan adalah dengan disusunnya berbagai macam aplikasi yang mendukung pengelolaan kepegawaian di beberapa instansi Pemerintah. Di Badan Kepegawaian Negara (BKN), aplikasi pengelolaan kepegawaian diantaranya telah dilakukan melalui sistem aplikasi Human Resource Management Analysis/HRMA. HRMA memuat kesejahteraan (welfare), performance, kompetensi, alur rekrutmen SDM, dan SOP. Sistem aplikasi ini juga memuat mekanisme proses pengangkatan, pelaporan, distribusi, eskalasi dan pendefinisian struktur unit organisasi kepegawaian. Berbasis pada substansi-substansi yang termuat dalam   sistem aplikasi HRMA tersebut, pimpinan dapat dengan mudah melihat data-data kepegawaian, dan sekaligus memudahkan untuk pengambilan kebijakannya. Sebagaimana tujuan diterapkannya sistem-sistem aplikasi yang telah ada di beberapa instansi, maka penerapan teknologi informasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kebijakan di bidang kepegawaian yang berkualitas.


muhlisirfanbkn

loading...


bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BASIS PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN

Friday 23 September 2016 | Blog

Seragam Pegawai Negeri adalah seperangkat pakaian standar pegawai negeri yang dikenakan oleh anggota suatu organisasi pegawai…

Monday 12 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Kasus dugaan korupsi tunjangan profesi tenaga medis di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas sudah bergulir di Pengadilan…

Thursday 22 May 2014 | Blog

Memang Padang lebih terkenal dengan masakan Padangnya yang gurih. kita tak perlu ke Padang untuk menikmati…

Tuesday 29 August 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

Download Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2017 tanggal  25 Agustus 2017 Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran…