Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

May
31
2017
by : ... Posted in : Blog

Pengembangan pegawai (employee development) menjadi salah satu critical factor pada pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi. Artinya, pengembangan pegawai merupakan hal yang essensial dan urgent untuk terus dijalankan bagi kemajuan organisasi. Dalam konteks pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), seringkali orang membaginya kedalam dua hal, yakni pengembangan karier dan pengembangan kualitas atau intelektualnya.

Terfokus pada pengembangan karier pegawai, dapat diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan seorang pegawai dapat naik pangkat atau jabatan yang dihubungkan dengan kemampuan dari pegawai itu sendiri, sehingga dapat tercapai kepuasan kerja yang mendorong peningkatan prestasi dan perkembangan pribadinya. Pengembangan karier juga merupakan suatu cara bagi sebuah organisasi untuk mendukung atau meningkatkan produktivitas para pegawai, sekaligus mempersiapkan mereka untuk dunia yang berubah (Stephen P. Robbins, 1996).

Terkait dengan hal di atas, perlunya pembinaan karier PNS dituangkan dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang ini disebutkan bahwa: “PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu”. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa disamping kepangkatan, penempatan setiap PNS harus memiliki kejelasan jabatannya. Pasal tersebut juga diinterprestasikan bahwa seseorang PNS adalah seseorang yang duduk dalam jabatan tertentu, didayagunakan untuk melakukan tugas-tugas jabatan, serta memperoleh hasil kerja yang ditetapkan dan ditargetkan oleh jabatan yang didudukinya.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan”.

Dalam program pengembangan atau pembinaan PNS, pasal tersebut menjadi dasar pembentukan aparatur pemerintah yang profesional. Profesionalisme disini sangat terkait dengan kompetensi PNS, yaitu penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan pemilikan kecakapan kerja yang mendasari pelaksanaan tugas pada jabatan yang didudukinya.

Fenomena Pengembangan Karier PNS

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan, Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Kenaikan Pangkat terdiri dari Kenaikan Pangkat Regular dan Kenaikan Pangkat Pilihan. Kenaikan Pangkat Regular adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 mengatur bahwa setiap PNS yang akan naik pangkat ke dalam golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus Ujian Dinas; kecuali ditentukan lain sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tersebut atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. Ujian Dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu: (1) Ujian Dinas Tingkat I untuk Kenaikan Pangkat dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a; dan (2) Ujian Dinas Tingkat II untuk Kenaikan Pangkat dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang IV/a. Sementara itu, Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila lulus dan mendapatkan ijazah, setalah memenuhi beberapa syarat diantaranya telah lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.

Terkait dengan Kenaikan Pangkat Reguler, maka acuan dasar pelaksanaan Ujian Dinas yang berlaku sampai saat ini adalah Surat Edaran Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 193 Tahun 1981, yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, petunjuk pelaksanaan Ujian Dinas masih mendasarkan pada Surat Edaran Kepala BAKN dan Ketua LAN tersebut. Meskipun, terdapat beberapa perubahan yang mendasar, yakni Ujian Dinas yang sebelumnya terdiri dari tiga tingkatan berubah menjadi hanya dua tingkatan seperti disebutkan di atas.

Mengacu Surat Edaraan Kepala BAKN dan Ketua LAN, materi-materi Ujian Dinas tidak berubah, walaupun saat ini bahan-bahan materi telah tidak diberlakukan lagi dalam tataran administrasi negara atau administrasi kepegawaian. Misalanya, materi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah tidak lagi menjadi acuan dasar pembangunan nasional.

Pelaksanaan Ujian Dinas diantara masing-masing instansi Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah pun seringkali terlihat tidak seragam. Pra Ujian Dinas, pada beberapa instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan pembekalan materi-materi Ujian Dinas. Sementara itu, pada beberapa instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang lain tidak dilaksanakan pembekalan materi-materi Ujian Dinas. Materi-materi yang disampaikan dalam pembekalan Ujian Dinas juga berbeda antara satu instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan yang lainnya.

Disisi lain, standar penilaian kelulusan seorang PNS dalam mengikuti Ujian Dinas juga belum dibakukan. Dengan demikian, pada masing-masing instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai penilaian sendiri terhadap PNS yang akan memperoleh Kenaikan Pangkat Regulernya.

Kondisi-kondisi di atas menggambarkan adanya kemudahan dan/atau kesulitan yang dihadapi diantara PNS pada suatu instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan PNS pada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang lain dalam pengembangan kariernya. Persoalan ini juga menandakan bahwa aturan-aturan dari pengembangan karier PNS belum sesuai dengan norma, standar dan prosedur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berlaku secara nasional.

Tantangan Pengembangan Karier PNS

Dinamika yang berlangsung di lingkup tataran administrasi negara dan administrasi kepegawaian sepatutnya diantisipasi dan dihadapi dengan seksama oleh instansi-instansi terkait dengan pengelolaan kepegawaian nasional. Dalam kaitan ini, BKN sebagai instansi yang memiliki kewenangan besar untuk mengelola kepegawaian secara nasional, perlu melakukan beberapa hal: pertama, seiring dengan beberapa perubahan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, sebaiknya dibuat pedoman baru tentang pelaksanaan Ujian Dinas, yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan Ujian Dinas, dan kewenangan penyelenggaraan Ujian Dinas.

Kedua, BKN bersama LAN perlu menelaah kembali materi-materi Ujian Dinas. Materi-materi Ujian Dinas semestinya disusun menyesuaikan Tingkat Ujian Dinas, serta dapat mengikuti perkembangan di lingkup administrasi negara dan administrasi kepegawaian.

Ketiga, BKN juga perlu menyusun standar kualitas sebagai pedoman untuk menilai Ujian Dinas. Penyusunan standar kualitas Ujian Dinas dapat mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Ujian Dinas yang telah berlangsung selama ini.

Untuk menghindari ketidakseragaman dan adanya kepastian pengembangan karier PNS, khususnya dalam pelaksanaan Ujian Dinas, tantangan di atas tentu merupakan “kewajiban” bagi instansi-instansi pengelola kepegawaian untuk memberikan solusinya. Tantangan tersebut semestinya juga bukan merupakan hal yang terlalu sulit untuk dilaksanakan, apabila ada kemuan yang kuat. Oleh karenanya, “hak preogratif” yang dimiliki beberapa instansi pengelola kepegawaian seharusnya dioptimalkan untuk mewujudkan administrasi kepegawaian yang baik, sekaligus mewujudkan capaian dari pengembangan karier PNS itu sendiri.


muhlisirfanbkn

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sunday 18 December 2016 | Blog

Daftar Peserta download dibawah ini : – daftar_peserta_plpg_unesa_unipa                …

Monday 28 August 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2017 tanggal 15 Agustus 2017, tentang Penggunaan Senjata Api Dinas di…

Monday 12 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Apakabar sobat, kali ini saya ini bagi – bagi backlink lagi, namun sebelum lebih lanjut. Saya…

Saturday 26 April 2014 | Blog

Proses sekarat batik tradisional menggunakan lilin panas dan alat-alat khusus. Berikut adalah cara untuk mendapatkan hasil…