MENGGAGAS THR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pada sektor private (swasta), dalam suatu perusahaan interaksi yang efektif antara pekerja dan manajemen perlu diciptakan dan dipelihara untuk menghasilkan product/output sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Pada dasarnya pekerja dan pengusaha sama-sama menginginkan terciptanya hubungan kerja yang harmonis agar kepentingan masing-masing pihak dapat terwujud. Pengusaha menginginkan profit dan terkendalinya kelangsungan usahanya. Sedangkan, pekerja menginginkan peningkatan kesejahteraan. Namun, dalam realitas di lapangan tidak jarang masing-masing pihak bersikukuh mengutamakan dan mempertahankan kepentingannya masing-masing sehingga tidak tercapai titik temu yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan industrial.

Dalam kerangka meningkatkan harmonisasi hubungan (industrial) antara pengusaha dan pekerja, pada umumnya adalah dengan memberikan kesejahteraan yang baik kepada para pekerjanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian tunjangan dan fasilitas lain, selain gaji.

Setiap perusahaan mempunyai pengaturan yang berbeda terhadap pemberian tunjangan tersebut. Beberapa perusahaan memberikan tunjangan secara tetap tanpa mempertimbangkan kehadiran kerja, seperti tunjangan jabatan. Terdapat juga beberapa perusahaan yang memberikan tunjangan secara tidak tetap atau tergantung pada kehadiran bekerja, seperti tunjangan transport dan tunjangan makan.

Sementara itu, beberapa tunjangan lain diberikan hanya sekedar mempunyai fungsi sosial, seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan hari tua, tunjangan kemahalan, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan hari keagamaan, tunjangan perumahan dan tunjangan cuti. Oleh sebab itu, tunjangan-tunjangan tersebut sering juga dinamakan sebagai “jaminan sosial”.

Uraian di atas menggambarkan bahwa tunjangan (sebagai bagian dari upah pekerja) bukan saja mempunyai fungsi ekonomis, yaitu sebagai imbalan atas jasa kerja yang diberikan. Akan tetapi, juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi insentif atau pendorong bagi pekerja untuk bekerja secara produktif.

Dalam konteks pemberian tunjangan sebagai fungsi sosial, Pemerintah telah menetapkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (yang selanjutnya disebut THR) sebagai tunjangan yang wajib diberikan pengusaha kepada para pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, yang menyebutkan bahwa THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

Pemberian THR didasarkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pemeluk agama yang setiap tahunnya merayakan hariraya keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam rangka merayakan hariraya tersebut tentu para pekerja memerlukan biaya tambahan. Dengan demikian, sebagai upaya menciptakan ketenangan usaha dan kesejahteraan pekerja ditetapkan kebijakan pemberian THR tersebut.

Lantas, yang menjadi pertanyaan kita: apakah perlu pemberian THR kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Bagaimana pula formula atau perhitungan besaran THR yang dapat diberikan kepada PNS?

Menggagas THR Bagi PNS

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS bahwa disamping gaji pokok kepada PNS diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Pada hakekatnya pemberian tunjangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja PNS.

Tunjangan-tunjangan yang diperoleh PNS diberikan secara langsung (direct compensation) dan merupakan bagian dari penghasilan PNS. Permasalahan yang muncuk kemudian adalah meskipun tunjangan-tunjangan tersebut telah diberikan, namun dalam kenyataannya belum mampu mengangkat tingkat kesejahteraan PNS hingga pada level yang layak dan memadai. Sehingga, masih banyak PNS yang mencari “peluang” penghasilan diluar dan belum menumbuhkan semangat kerja bagi PNS.

Terkait dengan pemberian tunjangan sebagai fungsi sosial, maka pemberian THR seharusnya juga perlu diberikan kepada PNS. Ada beberapa hal yang mendasarinya, yakni: pertama, sebagai penjelmaan prinsip equity atau keadilan dalam pemberian upah (kompensasi) kepada pekerja/pegawai. Prinsip keadilan dalam pemberian upah (kompensasi) ini semestinya diterapkan kepada seluruh pekerja/pegawai pada semua sektor di lingkup wilayah Indonesia, baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Untuk itu, seharusnya PNS memperoleh hak yang sama dengan rekan-rekannya di perusahaan-perusahaan swasta.

Kedua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja di atas bahwa THR merupakan pendapatan pekerja yang “wajib” dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya. Artinya, pengusaha atau “pemberi kerja” memiliki kewajiban memberikan THR menjelang Hari Raya Keagamaan kepada pekerja atau pegawainya. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai “pemberi kerja” pun memiliki kewajiban yang sama kepada pegawainya (PNS).

Berdasar hal-hal di atas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS, maka perlu pula ditetapkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana diterapkan pada pekerja di sektor swasta. Dalam kaitan ini, THR diberikan bertujuan agar PNS beserta keluarganya tidak mendapatkan kesulitan keuangan sewaktu menjelang peringatan Hari Raya Keagamaannya masing-masing.

Selanjutnya, bagaimanakah bentuk formula atau perhitungan besaran THR yang dapat diberikan kepada PNS?

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, pada lingkup sektor swasta dasar perhitungan THR adalah: Upah/Gaji Pokok + Tunjangan Tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin per bulan yang besarannya relatif tetap, contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Sedangkan, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja, seperti tunjangan transport, tunjangan makan, insentif, dan biaya operasional.

Berdasar pada perhitungan di atas, maka formula penetapan besaran pemberian THR terhadap PNS dapat diperhitungkan sebagai berikut:

THR= Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Keluarga

Harapan

Peningkatan kesejahteraan terhadap PNS telah lama menjadi komitmen Pemerintah untuk mewujudkannya. Hal ini secara normatif telah dijelmakan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Hanya, upaya-upaya yang telah dilakukan ternyata belum mampu mengangkat kesejahteraan PNS secara layak dan memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut, berbagai cara lain semestinya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Dalam kaitan ini, pemberian kesejahteraan dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan harmonisasi hubungan (industrial) yang ingin diwujudkan bersama. Lebih jauh, upaya ini sekaligus untuk meningkatkan produktivitas, sikap pengabdian (pelayanan), kepatuhan dan rasa keadilan.

Secara khusus, pemberian THR kepada PNS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PNS secara materiil dan spiritual, yang diliputi oleh rasa kenyamanan dan ketenteraman lahir bathin. Sehingga, setiap PNS dapat merayakan hari raya keagamaannya masing-masing dengan penuh ke-khusu-an dan kegembiraan, untuk kembali bekerja dengan penuh semangat pengabdian karena bekerja merupakan “ibadah”.


muhlisirfanbkn