Info Pegawai Negeri

Informasi dan Iklan Pegawai Negeri

Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Malaysia Pulangkan 4.455 WNI

May
23
2017
by : PakdheBudi Kayamara. Posted in : Dokumentasi

JAKARTA (BP) – Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dan harus dideportasi dari Malaysia terus bertambah. Selama Mei ini sudah ada 876 orang yang dideportasi. Jumlah tersebut melengkapi 4.455 TKI yang dipulangkan dari negeri jiran itu.

Ke-4.455 WNI tersebut secara bertahap dideportasi dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor Bahru, Malaysia menuju Tanjungpinang, Kepri. Pada Januari ada 1.091 orang yang dideportasi dalam empat gelombang, Februari ada 936 orang (empat kali deportasi), Maret ada 1245 orang (tiga kali deportasi),

April ada 307 orang (satu kali deportasi), dan pada Mei ada 876 orang (dua kali deportasi).

Gelombang deportasi terakhir pada Mei ini menimpa 600 orang. Mereka sebelumnya ditahan di empat penjara di Malaysia. Yakni, penjara Anjil Terengganu sebanyak 61 orang, Penjara Bukit Jalil Kuala Lumpur (250 orang), Penjara Lenggeng Negeri Sembilan (159 orang), dan Manchap Umboo Melaka (130 orang). Pemulangan itu secara bertahap dimulai pada 17-18 Mei 2017 lalu.

Kepala Bagian Umum dan Humas Dirjen Imigrasi, Agung Sampurno, menuturkan orang-orang yang dideportasi itu langsung didata. Khususnya masalah yang menyebabkan mereka dideportasi. Bila orang tersebut merupakan pekerja ilegal akan diproses secara hukum.

”Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) biasanya juga berasal dari informasi yang disampaikan orang-orang yang dideportasi ini,” ungkap Agung, Minggu (21/5).

Penindakan tegas itu dilakukan agar tidak ada korban lain. Karena yang dirugikan bukan hanya korban para calo atau tekong. Keuangan negara juga akhirnya dipergunakan untuk memulangkan WNI bermasalah tersebut.

”Kalau ada indikasi TPPO biasanya kami teruskan ke kepolisian,” tegas dia.

Agung menuturkan, bukan hanya Malaysia yang kerap mendeportasi warga Indonesia. Tapi ada Arab Saudi, Hongkong, dan Amerika Serikat.

”Yang dikhawatirkan sekarang ini Arab Saudi, sebab pada 2013 lalu ada 103 ribu orang yang terdata overstay,” ungkap dia. Orang yang melanggar keimigrasian itu diberi kesempatan lagi untuk melapor, bila tidak mereka akan dideportasi.

Selain penegakan hukum, langkah untuk pencegahan juga dilakukan pihak Imigrasi. yakni dengan makin memperketat pembuatan paspor. Sudah lebih dari tiga ribu orang pada tahun ini yang ditangguhkan pembuatan paspornya karena dicurigai akan dipergunakan untuk bekerja secara ilegal. ”Kalau pencegahan ke luar negeri sudah sekitar 400an tahun ini saja,” jelas Agung

Sulit Tekan Pengiriman TKI Ilegal

Permasalahan tenaga kerja ilegal (TKI) kian sulit pasca moratorium pengiriman TKI. Bareskrim memastikan terjadi peningkatan upaya pengiriman TKI secara ilegal. Belum ditemukan solusi jitu untuk mencegah pengiriman, karena permintaan dari negara asal kian tinggi.

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengutarakan bahwa memang ada kenaikan kasus penyelundupan orang untuk menjadi TKI. Hal tersebut seiring moratorium atau dihentikannya pengiriman TKI. ”Kemarin saja ada enam,” paparnya.

Masalahnya, pengiriman TKI ilegal itu jug adidorong dengan lapangan kerja yang minim di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat pelaku kejahatan mudah sekali mengimng-imingi masyarakat untuk bekerja menjadi TKI. ”Apalagi, dengan permainan di semua tingkatan,” ujarnya.

Menurutnya, pengiriman TKI ilegal ini representasi bermasalahnya birokrasi. Dari tahap traveling, imigrasi bahkan kedutaan besar juga terjadi. ”Entah mengapa semua kurang selektif dalam menilai,” paparnya.

Seharusnya, setiap orang yang mengurus visa ziarah, umroh dan sebagainya bisa dinilai pantas tidaknya. Dia mengatakan, sehingga tidak menjadi lahan untuk mengirim TKI. ”Ini yang harus ditangani,” terang mantan Kapolda Sulawesi Tengah tersebut.

Sementara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI ) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pasca moratorium itu memang ada yang menimbulkan kesulitan luar biasa bagi negara. ”dengan pengiriman ilegal, maka WNI yang menjadi TKI secara ilegal tidak terdata,”jelasnya.

Pemerintah, baik Kemenlu, Polri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus saling share informasi dan data.

”Korban saat ini sudah ribuan,” paparnya.

Tanpa data yang jelas, sulit untuk bisa melindung WNI yang menjadi TKI. ”Bagaimana kalau menjadi korban penganiayaan, eksploitasi dan sebagai. Sulit untuk melindungi,” ujarnya. (jun/idr/jpgroup)


Suprizal Tanjung’s Surau

loading...


bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Malaysia Pulangkan 4.455 WNI

Thursday 31 August 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP)Kapuas belum bisa menentukan berapa tarif harga sewa…

Monday 13 February 2017 | Dokumentasi

Kabupaten Kapuas meraih predikat tertinggi untuk hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan…

Monday 20 March 2017 | Dokumentasi

Kepada Yth: Kepala SMP Negeri Se Kota Surabaya Di – SURABAYA Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Pembinaan…

Wednesday 14 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Dalam rangka pelaksanaan program penganugerahan penghargaan Adipura tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan…