Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

HUBUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN ADMINSTRASI PUBLIK

May
31
2017
by : ... Posted in : Blog

HUBUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  DENGAN  ADMINSTRASI PUBLIK

oleh

lestarius k lase

 

 

 

 

PENGERTIAN   DASAR ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara. Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat.

Lokus studi ini adalah organisasi publik, sementara fokus perhatiannya adalah persoalan publik (public affairs) dan bagaimana persoalan tersebut dipecahkan dengan instrumen kebijakan publik.

 

 

Kajian administrasi public diantaranya adalah :

  1. Kebijakan Publik
  2. Manajemen Publik
  3. Keuangan negara
  4. Administrasi Pembangunan
  5. Otonomi Daerah
  6. Hubungan Eksekutif dan Legislatif
  7. Etika Administrasi Publik
  8. Pelayanan Publik
  9. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
  10. Good Governance dan Local Governance

PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI MENURUT UU NO 43 TAHUN 1999 TENTAN POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

           

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

  1. Pegawai Negeri Sipil
  1. Pegawai negeri sipil pusat
  2. Pegawai negeri sipil daerah
  1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. Anggota Tentara Nasional Indonesia

Pegawai Negeri Sipil Pusat

  1. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.
  2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.
  3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.
  4. Pegawai Negeri Pusat Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.
  5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.

Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di daerah otonom seperti daerah provinsi/kabupaten/kota dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dipekerjakan pada pemerintah daerah maupun dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

  1. Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
  2. Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
  3. Setiap Pegawai Negeri Sipil memperoleh gaji, kenaikan pangkat, cuti, asuransi kesehatan, dan pensiun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pegawai Negeri Sipil itu bagian dari Birokrasi Pemerintahan. Setiap daerah memiliki Perda yang mengatur tentang PNS nya masing-masing. Pegawai Negeri Sipil menurut jenis dan tanggung jawabnya bisa dibedakan apakah dia pejabat eselon berapa dan golongan berapa. Pegawai Negeri Sipil berada di setiap Lembaga/Dinas yang langsung berhubungan dengan Pemerintah Daerah maupun Pusat. Jadi, segala sesuatu yang mengatur tentang bagaimana memanajemen Pegawai Negeri Sipil, baik struktural maupun fungsional diatur oleh Administrasi Publik itu sendiri.

Hubungan Administrasi publik dengan Hukum Kepegawaian

Sistem administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua bagian yaitu pegawai negeri dan masyarakat.Pegawai negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara hukum, sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang. Berdasarkan kewenangan yang diberikan tersebut maka terdapat hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Kepegawaian yang disebut sebagai openbare dienstbetrekking (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Adapun openbare dientsbetrekking yang melekat pada hubungan hubungan hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan sub-ordinatie antara atasan dengan bawahan.

Menurut Logemann hubungan dinas publik adalah bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Hal ini berarti bahwa inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah di mana sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seseorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan. Dalam hal ini, hubungan tersebut menimbulkan ‘Suatu perjanjian” yakni karena adanya persesuaian kehendak atau vrye verdrag (kontrak sukarela) antara pegawai dengan pemerintah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara Hukum Kepegawaian dengan Hukum Administrasi Negara adalah :

1. Obyek Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan pemerintah;
2. Penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar dilakukan oleh
Pegawai Negeri;
3. Tugas dan wewenang Pegawai Negeri berupa public service
dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999 yang
menyatakan bahwa Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur
aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara professional, jujur adil dan merata

dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.
4. Hubungan antara Pegawai Negeri dengan negara adalah hubungan
dinas publik;
5. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

Kedudukan pegawai negeri sipil

            Sepanjang sejarah Indonesia kedudukan dan peran PNS sangatlah penting dan menentukan. Pegawai negeri adalah aparatur pelaksana pemerintahan dalam mencapai tujuan nasional menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum tetapi juga mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintah, tetapi juga harus menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Agar pegawai negeri sipil (pns) sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat dapat melaksankan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan atau ketaatan penuh terhadap pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara, dan pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pemikiran serta mengarahkan daya dan tenaganya untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara bedaya guna dan berhasil guna

Sedangkan pengertian dan kedudukan (pns) dilihat dari UU no 32 tahun 2004 sama dengan UU no 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pegawai negeri diharapkan dan memiliki etos kerja , penuh inisiatif, dedikatif serta langkah-langkah positif untuk mewujudkan prestasi kerja dan kariernya. Selain itu pegawai negeri diharapkan untuk menjadi sikap mental dalam melaksanakan kedinasannya, serta dapat di jadikan suri teladan atau panutan di tengah-tengah masyarakat.

Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembanguna, pegawai negeri harus menganggkat sumpah pada saat diangkat sebagai pegawai negeri. Seorang pegawai negeri ketika mengucap sumpah harus mengatakan bahwa dirinya sanggup melaksanakan tugas kedinasan yang di percayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemerintah. Hal itu perlu ditegaskan untuk menjami kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.

Etika pegawai, kode etik, dan sumpah janji pegawai negeri sipil

  1. Etika

Istilah etika berasal dari bahasa yunani: ethos, yang berarti kebiasaan atau watak. Jadi,             etika merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu.Dalam konteks organisasi administrasi publik atau pemerintah, pola-pola sikap dan perilaku serta hubungan antar manusia dalam organisasi maupun hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

  1. Kode etik

Kode etik adalah sekumpulan norma, asas, dan nilai yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok profesi tertentu dalam bersikap, berperilaku dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota kelompok profesi tersebut.

KORPRI telah memiliki kode etik KORPRI yaitu Panca prasetya KORPRI :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan         Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2.  Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;

3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan    golongan;

4.  Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;

5. Berjuang menegakan kejujuran dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan

profesionalisme

C. sumpah/janji PNS

Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap PNS adalah sumpah/janji pengangkatan PNS Mengenai sumpah/janji pengangkatan PNS telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, PP Nomor 21 Tahun 1975, dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 14/SE/1975.Sumpah/Janji menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

 

 

Kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil

 

            Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV di sebutkan tugas pemerintah secara umum adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena pegawai negeri adalah aparatur pemerintahan, maka tidak salah di katakana bahwa pegawai negeri mempunyai tugas yang sangat penting yakni “melayani kepentingan umum” (public service).

Dalam pasal 2 dan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 53 tahum 2010, terdapat 17 kwajiban dan 13 larangan yang harus ditaati oleh pegawai negeri. Yakni

  1. Kewajiban
    1. Mengucapkan sumpah/janji PNS
    2. Mengucapkan sumpah/janji prajabatan
    3. Setia dan taat kepada pancasila dan UUD 1945 dan pemerintah
    4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
    5. Melaksanakan tugas kedinasan yang di percayakan kepada PNS penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
    6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS
    7. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan serindiri
    8. Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah dirahasiakan
    9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara
    10. Meloporkan dengan segara ke atasannya, bila ada hal yang membahayakan terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil.
    11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
    12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang yang ditetapkan
    13. Menggunakan dan mmelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya
    14. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
    15. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier
    16. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan.
  2. Larangan
    1. Menyalahgunakan wewenang
    2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi/orang lain dengan menggunakan kewewenang orang lain
    3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain atau lembaga organisasi internasional
    4. Bekeerja di perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
    5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau memijamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah
    6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi’ golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
    7. Member atau menyanggupi akan member sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk dianggkat dalam jabatan
    8. Menerima hadiah dari siapapun juga, yang berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya.
    9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
    10. Melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mempersulit salah satu pihak yang dilayani
    11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
    12. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD
    13. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah

 

 

 

HAK-HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL

            Adapun hak-hak PNS dapat dilihat : pasal 7, 10, 18, 32 dan pasal 33, UU no 43 tahun 1999 sehingga apabila diperinci hak-hak PNS dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

  1. Hak material yang meliputi :
  2. Hak-hak memperoleh gaji/penghasilan (pasal 7)
  3. Hak memperoleh perawatan, tunjangan, cacat dan uang duka (pasal 9)
  4. Hak jaminan hari tua/pension (pasal 10)
  5. Hak memperoleh kesejahteraan
  6. Hak non material :
  7. Hak memperoleh cuti (pasal 8)
  8. Hak memperoleh kenaikan pangkat (pasal 18)
  9. Hak memperoleh penghargaan bagi yang berprestasi (pasal 33)

daftar pustaka

Kompas, 08 Mei 2008

Ambar Teguh Sulistiyani ; Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber
Daya Manusia ; (Yogyakarta ; Penerbit Gaya Media ; 2004) ; halaman 329
Kristian Widya Wicaksono ; Administrasi dan Birokrasi Pemerintah ; (Yogyakarta ;
Penerbit Graha Ilmu ; 2006) ; halaman 7.

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian


rhiuslase

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya HUBUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN ADMINSTRASI PUBLIK

Wednesday 14 May 2014 | Blog

Mayim Bialik Hoya adalah seorang aktris Amerika dan neuroscientist “ . “ Dari awal Januari 1991…

Tuesday 15 April 2014 | Blog

Seorang bayi (dari infans kata Latin yang berarti “tidak dapat berbicara” atau “speechless”) adalah keturunan sangat…

Wednesday 14 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Catatan Yang Tercecer di Haul Abah Guru Sekumpul ke-11 Foto diambil dari Grup Facebook Para Pecinta…

Thursday 24 August 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

Wakil Bupati Kapuas Muhajirin mengatakan, petahana atau kepala daerah yang akan habis masa jabatannya dan ingin…