Gerindra Tolak Kocok Ulang Pimpinan DPR

JAKARTA (BP) – Wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR mendapat penolakan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon merupakan salah seorang yang menolak gagasan tersebut. Draf revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hanya menjadi dasar untuk menambah jatah wakil ketua, bukan mengganti semua pimpinan.

Fadli menyatakan, tujuan perubahan UU MD3 sudah jelas. Yaitu, penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR.

’’Kita kembali kesepakatan awal saja,’’ ujar dia, Rabu (19/4/2017).

Jika ada yang mengusulkan gagasan lain seperti kocok ulang pimpinan, yaitu mengubah semua pimpinan yang sekarang duduk di kursi ketua dan wakil ketua DPR, pihaknya menolak keras.

’’Akan mulai dari nol lagi,’’ papar dia.

Jadi, Fadli berharap revisi undang-undang itu hanya dilakukan untuk penambahan, bukan mengganti semua pimpinan.

Menurut dia, selain PDIP, Gerindra meminta jatah pimpinan MPR. Saat ini tidak ada kader partainya yang menjadi pimpinan di MPR. Fadli mengatakan, di MPR nanti kader Gerindra bisa aktif melakukan sosialisasi empat pilar. Untuk itu, pihaknya berupaya agar ada kader Gerindra yang duduk di kursi pimpinan.

Bagaimana dengan usulan partai lain seperti PKB dan PPP, yang juga minta jatah kursi pimpinan? Bahkan, Partai Nasdem minta agar pimpinan ditambah menjadi 10 kursi sesuai dengan jumlah fraksi di parlemen. Fadli menyatakan, pihaknya tetap mengajak semua fraksi kembali ke kesepakatan awal.

Jadi, kata dia, itu hanya penambahan. Tapi, partainya tetap meminta jatah kursi di MPR.

Dia enggan menjelaskan mengenai usulan penambahan kursi yang diajukan partai lain. Mereka berhak mengajukan usulan. Tentu, pembahasan di baleg yang menentukan penambahan kursi pimpinan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Lukman Edy menuturkan, Fadli boleh-boleh saja tidak sepakat dengan kocok ulang. ’’Bagus itu. Tapi, seperti apa sistem yang akan digunakan,’’ terang dia.

Jika diusulkan penambahan satu kursi, hal itu tidak sesuai dengan batang tubuh UU MD3.

Menurut dia, tidak memungkinkan membuat pasal baru yang hanya menyebut penambahan satu kursi. Politikus PKB itu mengatakan, pemilihan pimpinan DPR dan MPR dilakukan secara paket. Jadi, lanjut dia, terbuka peluang kocok ulang semua pimpinan.

’’PKB siap kalau kocok ulang,’’ paparnya.

Namun, kata dia, wacana itu belum dibahas di internal baleg. Yang sekarang diperdebatkan, apakah penambahan hanya dilakukan untuk satu kursi atau lebih dari itu. Banyak fraksi yang menginginkan penambahan tidak hanya satu kursi.

Anggota Baleg dari Fraksi PAN Yandri Susanto menambahkan, pihaknya siap dengan semua dinamika di baleg.

’’Kami masih menunggu,’’ ujarnya.

Partainya siap jika draf revisi undang-undang diubah sehingga akan banyak usulan baru yang dibahas dan disepakati nanti. Hari ini, kata dia, baleg akan mengelar rapat lagi untuk membahas perubahan undang-undang itu. Dia belum tahu seperti apa dinamika yang terjadi nanti. (lum/c19/agm/jpgroup)


Suprizal Tanjung’s Surau