Sebuah Catatan Sederhana Bentuk Perhatian dari Seorang Insan untuk Pegawai Negeri

Home » Dokumentasi » Penting u/Diketahui tentang Penerapan APU-PPT (Anti Money Loundering)
Advertisement

Tahukah anda?

Sebagai Pengurus atau Karyawan dari Pihak Pelapor, maka wajib mengetahui ketentuan-ketentuan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Selain Peraturan Pelaksanaan pada sektor usaha masing-masing, sangat penting untuk memahami UU RI no 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 12 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Pasal 12 ayat 3, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

Pasal 12 ayat 5, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 23 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Pasal 23 ayat 4, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Pasal 25, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

Pasal 87 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Pasal 45, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.


Zinsari

Komentar

Advertisement
File added : Saturday, March 11th 2017.
Category : Dokumentasi
tags: , , , , , , ,

Related Post Penting u/Diketahui tentang Penerapan APU-PPT (Anti Money Loundering)

May 23rd
2017

Banjir di Mandau Telawang Kapuas Meluas dan Kian Parah, Simak Datanya

Kondisi banjir yang terjadi di Sei Pinang, Kecamatan Mandau Telawang, hingga saat ini belum juga air berangsur turun. Dikabarkan ketinggian air sampai Senin (22/5/2017)
January 28th
2017

Diduga Pengedar Sabu, Kepala Sekolah Ditangkap

Aparat Kepolisian Resor Kapuas menangkap Amaluddin (44), Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Anjir, Serapat Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, karena ia diduga mengedarkan sabu.
February 16th
2017

Sat Intelkam Polres Kapuas Terbaik se-Kalimantan Tengah

Satuan Intelkam Polres Kapuas menjadi yang terbaik untuk satuan intelkam dari seluruh polres di Kalimantan Tengah. Hal tersebut berdasarkan telegrak dari Dir Intelkam Polda
May 23rd
2017

Workshop Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Pembuatan PTK Mapel PPKN SMP

Kepada Yth: Kepala SMP Negeri Se Kota Surabaya Di – SURABAYA Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
April 6th
2017

Pemberkasan Bagi Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017

Daftar Peserta dan Lampiran download dibawah ini : Lampiran_Surat_Sergur_2017 Daftar_Calon_Peserta_Sergur_2017 disdikkepeglmg Read more Komentar Related posts: Undangan Sosialisasi Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017