Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Jan
09
2017
by : ... Posted in : Diklat

Perlindungan KonsumenSebagaimana diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013. Peraturan tersebut mulai berlaku setelah 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Edaran nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Feb 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang wajib mematuhi peraturan ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan secara konvensional maupun secara syariah.

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip-prinsip:

  1. transparansi
  2. perlakuan yang adil
  3. keandalan
  4. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
  5. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan diwajibkan:

  1. membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat untuk menangani fungsi pelayanan dan penyelesaian  pengaduan
  2. memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen
  3. memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen
  4. melakukan pelatihan untuk karyawan yang memenuhi kriteria berikut:
  • berhadapan langsung dengan Konsumen
  • melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen
  • terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

  1. peringatan tertulis
  2. denda
  3. pembatasan kegiatan usaha
  4. pembekuan kegiatan usaha
  5. pencabutan izin kegiatan usaha

 


Zinsari

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Monday 7 August 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

Kepada 1. Kepala UPTD BPS 1 s.d 5 2. Kepala SD Swasta Se Kota Surabaya 3.…

Tuesday 20 June 2017 | Blog, Diklat

Sudah musim ospek mahasiswi baru ya? Baiklah, sepertinya sudah saatnya juga saya kembali menurunkan satu ilmu…

Tuesday 4 July 2017 | Blog, Diklat

Kepada Yth : 1. Sdr. Kepala SMP Negeri terlampir 2. Sdr. Kepala SD Negeri terlampir di…

Sunday 11 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Karena ingin sekali eksis dan menandai bahwa saya sedang berada di Kota Amuntai, maka saya niatkan…