Pegawai Negeri

Informasi Pegawai Negeri

Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Jan
09
2017
by : PakdheBudi Kayamara. Posted in : Diklat

Perlindungan KonsumenSebagaimana diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013. Peraturan tersebut mulai berlaku setelah 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Edaran nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Feb 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang wajib mematuhi peraturan ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan secara konvensional maupun secara syariah.

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip-prinsip:

  1. transparansi
  2. perlakuan yang adil
  3. keandalan
  4. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
  5. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan diwajibkan:

  1. membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat untuk menangani fungsi pelayanan dan penyelesaian  pengaduan
  2. memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen
  3. memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen
  4. melakukan pelatihan untuk karyawan yang memenuhi kriteria berikut:
  • berhadapan langsung dengan Konsumen
  • melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen
  • terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

  1. peringatan tertulis
  2. denda
  3. pembatasan kegiatan usaha
  4. pembekuan kegiatan usaha
  5. pencabutan izin kegiatan usaha

 


Zinsari

loading...


bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Monday 9 January 2017 | Diklat

PERJUDIAN di Indonesia punya latar belakang sejarah panjang, setidak-tidaknya sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada…

Saturday 22 July 2017 | Blog, Diklat

Mari berbicara diksi. Terkadang, kita bertanya-tanya, kenapa ada orang yang begitu hebat dalam berpidato dan orasi…

Thursday 15 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Klik untuk melihat slideshow Saat ini, naik pesawat terbang sudah menjadi alternatif bagi banyak orang untuk…

Wednesday 9 August 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

Tim gabungan Polres Kapuas berhasil mengamakan YU (43) yang tertangkap sedang mengangkut kayu illegal di DAS…