Sebuah Catatan Sederhana Bentuk Perhatian dari Seorang Insan untuk Pegawai Negeri

Home » Diklat » Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Advertisement

Perlindungan KonsumenSebagaimana diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013. Peraturan tersebut mulai berlaku setelah 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Edaran nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Feb 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang wajib mematuhi peraturan ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan secara konvensional maupun secara syariah.

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip-prinsip:

  1. transparansi
  2. perlakuan yang adil
  3. keandalan
  4. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
  5. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan diwajibkan:

  1. membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat untuk menangani fungsi pelayanan dan penyelesaian  pengaduan
  2. memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen
  3. memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen
  4. melakukan pelatihan untuk karyawan yang memenuhi kriteria berikut:
  • berhadapan langsung dengan Konsumen
  • melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen
  • terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

  1. peringatan tertulis
  2. denda
  3. pembatasan kegiatan usaha
  4. pembekuan kegiatan usaha
  5. pencabutan izin kegiatan usaha

 


Zinsari

Komentar

Advertisement
File added : Monday, January 9th 2017.
Category : Diklat
tags: , , , ,

Related Post Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

January 3rd
2017

BERITA REFORMASI BIROKRASI

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DIGANTI JABATAN PELAKSANA Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
December 19th
2016

Undangan Sosialisasi Peserta PLPG Unesa Th 2016

Daftar Peserta download di bawah ini : – surat_undangan_plpg disdikkepeglmg Read more Komentar Related posts: Undangan Pembekalan Peserta PLPG Unesa Undangan Pembekalan Peserta PLPG
October 11th
2016

Jenis Dokumen dan Pelestariannya

Purwono (2009) Buku Materi Pokok: Dasar-dasar Dokumentasi. Jakarta: Universitas Terbuka. Modul 2. Dokumen merupakan hasil rekaman yang berisi informasi. Dalam pengertian sehari-hari dokumen diartikan
December 19th
2016

Platform Baru Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa

Oleh: Sutoro Eko Yunanto Guru Desa dan perancang UU Desa   Seorang doktor ekonomi, yang mengklaim sebagai ahli dan praktisi ekonomi rakyat (UMKM), berujar
January 6th
2017

PDIP Berpegang Asas Praduga Tak Bersalah

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi anggota fraksinya yang diduga menerima uang (cek) terkait pemilihan Deputi