Sebuah Catatan Sederhana Bentuk Perhatian dari Seorang Insan untuk Pegawai Negeri

Home » Diklat » BERITA REFORMASI BIROKRASI
Advertisement

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DIGANTI JABATAN PELAKSANA

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum  aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Untuk itu,  seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain. “Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25,” kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Syamsul Rizal.

Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana, ujarnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta  segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan. “Belum ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, tapi hal ini berdampak pada  pola karir PNS ke depan,” kata Syamsul.

Dijelaskan,  instansi pemerintah yang  mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

“Jadi bagi daerah-daerah yang sudah mengakomodir jabatan itu di setiap unit organisasinya silahkan disampaikan melalui sistem elektronik atau e-formasi, dan secara otomatis akan terkoneksi ke Kementerian PANRB,” kata Syamsul.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini, selanjutnya harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. (ns/HUMAS MENPANRB)

INOVASI PELAYANAN PUBLIK JANGAN ORIENTASINYA BISNIS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan agar instansi pemerintah daerah terus mengembangkan inovasi pelayanan publik. Namun agar setiap inovasi  memberikan dampak perubahan yang lebih luas sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat, inovasi jangan business as usual.

Hal itu dikatakan Menteri Asman saat membuka acara Kebumen Expo 2016, bersama Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad serta Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, di pendopo rumah dinas bupati Kebumen, Selasa (27/12).

Saat ini ada 191 gagasan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kebumen, sehingga LAN menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai Laboratorium Inovasi. “Saya harapkan 191 ide inovasi pelayanan publik ini terimplementasi, sehingga masyarakat kebumen dapat merasakan perubahan dari adanya inovasi ini,” ujarnya.

Sebagai pelayan masyarakat, PNS atau ASN dituntut untuk memperbaiki pelayanan publik yang saat ini dirasakan masih jauh dari memuaskan. “Marilah kita jawab tantangan ini.  Caranya, PNS bukan lagi melakukan hal – hal biasa atau business as usual, akan tetapi berfikir inovatif agar dapat memperbaiki pelayanan publik,” imbuhnya.

Asman berharap, kolaborasi LAN dan Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai dampak yang signifikan untuk pelayanan publik bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Kebumen.

Sementara itu,  Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengatakan, Kabupaten Kebumen telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan reformasi birokrasi  diantaranya melalui perubahan budaya dan pola pikir, terutama dalam memperbaiki pelayanan publik. (dit/HUMAS MENPANRB)

 

PELAYANAN DASAR HENDAKNYA BUKA SABTU/MINGGU

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui,  saat ini pihaknya tengah mengkaji kebijakan agar pelayanan publik Sabtu dan Minggu tetap buka, terutama terkait pelayanan dasar. Pernyataan tersebut diutarakannya saat membuka acara Kebumen Expo 2016 di pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen,  Selasa (27/12).

Asman mengungkapkan, kebijakan itu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga  pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti, walaupun saat hari libur. “Saya sedang mengkaji pelayanan publik untuk Sabtu dan Minggu tetap jalan, karena pelayanan publik memang tidak boleh berhenti,” kata Asman.

Dikatakan, kebijakan seperti itu sebenarnya sudah berjalan pada sejumlah bank. Bank-bank tersebut tetap memberikan pelayanan meskipun pada hari Sabtu dan Minggu. “Nah, kami juga ingin menerapkannya pada sektor pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin puas terhadap pelayanan ini,” ujar Asman.

Dalam hal ini, meminta agar para PNS juga tidak malas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. Sebab, akan ada tunjangan kinerja bagi mereka yang rajin bekerja. Di sisi lain Asman menyampaikan bahwa teknis pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran (sistem shift) sehingga tidak mengubah ketentuan jam kerja PNS. (dit/ HUMAS MENPAN)

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Pemerintah merevisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 21 November silam. SKB perubahan ini merevisi SKB yang sudah ditandatangani ketiga menteri pada 14 April 2016.

Revisi tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 24/2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni yang merupakan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Dengan demikian, libur nasional tahun 2017 yang sebelumnya hanya 14 hari menjadi 15 hari.

Di samping itu, waktu cuti bersama yang sebelumnya hanya ditetapkan empat hari juga ditambah menjadi enam hari. Tambahan cuti bersama meliputi tanggal 2 Januari 2017, dan perubahan cuti bersama Idul Fitri 1438 H. yang semula 23,27,28 Juni 2017 menjadi 27,28,29,30 Juni 2017. (rr/HUMAS MENPANRB)

Berikut rincian LIBUR NASIONAL TAHUN 2017:

– Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi

– Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili

– Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939

– Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih

– Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

– Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional

– Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561

– Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih

– Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

– Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

– Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah

– Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah

– Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW

– Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

CUTI BERSAMA TAHUN 2017, berikut rinciannya:

– Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi

– Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal

PERENCANAAN MANAJEMEN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengetahui manfaat keberadaanya bagi organisasi agar menghasilkan kinerja yang baik. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, saat memberikan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (07/11).

ASN itu harus ada manfaatnya bagi organisasi, baru bisa berkinerja. ASN juga harus berkinerja, baru berhak mendapatkan tunjangan kinerja, itu baru yang namanya ASN. ASN harus memahami apa manfaat yang bisa diberikan bagi organisasi dan masyarakat. “Coba saja tidak masuk kerja tiga hari. Kalau tidak ada yang mencari, berarti kita tidak bermanfaat. Supir aja selalu dicari, karena memang dia memiliki manfaat,” ujar Ateh.

Lebih lanjut, Ateh menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas kinerja yang lebih sering dikenal dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah manajemen kinerja yang biasa dilakukan di sektor publik. Dalam manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi satu hal terpenting guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam penyusunan laporan kinerja.

Menurut Ateh, yang paling penting adalah saat menyusun perencanaan. Kebanyakan untuk menyusun laporan kinerja itu susahnya setengah mati, mencari datanya susah. “Itu karena yang direncanakan lain, yang dilaksanakan lain, dan yang dilaporkan lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, Ateh mengatakan,  evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi SAKIP bukanlah evaluasi terhadap LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemeirntah), melainkan melihat sejauh mana sistem tersebut berjalan dan menghasilkan outcome berupa perbaikan-perbaikan tata kelola pemerintah ke arah yang lebih baik. “Jangan pernah menyebut evaluasi yang kita lakukan adalah evaluasi LAKIP atau nilai LAKIP, itu terlalu kecil. Tapi harus dilihat bagaimana kita membangun akuntabilitas, manajemen kinerja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara, Taufik Hidayat, mengungkapkan harapannya, agar melalui pertemuan tersebut, Pemprov Kalimantan Utara bisa berkontribusi lebih baik dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahnya demi kesejahteraan masyarakat. “Kami mohon pengarahan agar kami bisa melakukan penyusunan laporan kinerja dengan baik, agar kami bisa mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan baik,” harapnya. (ris/HUMASMENPANRB)

 

REVISI PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK  MENCEGAH  POLITISASI BIROKRASI

Meskipun sudah diatur dengan Peraturan Menteri PANRB No. 13/2014, namun belum semua instansi pemerintah mentaati tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di instansinya. Nuansa politis masih kerap menjadi kendala dalam mewujudkan sistem merit dalam seleksi terbuka, khususnya pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, seleksi JPT yang merupakan perintah dari Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  memasuki era yang sangat kompetitif. Sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM, UU tersebut perlu ditaati oleh semua pihak.

“Kehadiran undang-undang ini juga mencegah politisasi birokrasi, sehingga gubernur, bupati atau wali kota tidak boleh seenaknya menggunakan kewenangannya untuk memindahkan dan memberhentikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya,”  ujarnya dalam  konsultasi publik Revisi Peraturan Menteri  PANRB No. 13/2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, Senin (05/12).

Meski UU ASN memerintahkan agar seleksi terbuka diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun saat ini peraturan tersebut belum lahir. Kehadiran Peraturan Menteri PANRB No. 13/2014 diharapkan menjadi pedoman selama PP belum lahir. Namun, setelah dua tahun berjalan, perlu ada revisi terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Saat ini, pedoman pengisian JPT berdasarkan Permen PANRB No. 13/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Namun terdapat beberapa poin yang membutuhkan penegasan. “Karena belum ada pp, maka kita perkuat permenpannya,” ujarnya.

Dalam Permenpan tersebut, belum ada syarat JPT Madya dan Utama dari non-PNS yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar benar-benar mendapatkan kandidat yang sesuai dan setara dengan JPT yang dilamar. “Kemarin ada yang lolos administrasi di lingkungan KKP, dengan kelahiran tahun 1994. Kalau dilihat dari jabatannya di perusahaan mungkin relevan karena dia CEO. Tapi kalau pengalaman harus dilihat lagi dan dari perusahaan apa,” ujarnya.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja berharap dengan adanya konsultasi publik tersebut dapat memperoleh masukan yang relevan untuk Permenpan No. 13/2014. “Kiranya bapak/ibu memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan seleksi terbuka,” ujarnya.

Betapa tidak, hingga kini masih banyak rekomendasi Komisi Aparatrur Sipil Negara (KASN) terkait dengan ketidaktaatan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). KASN mencatat, selama tahun 2016 (sampai 31 Oktober 2016) ada 56 dari 731 instansi pemerintah yang pengisian JPT mendapat rekomendasi dibatalkan/dicabut/ditunda. “Pencabutan tersebut karena prosesnya  yang tidak benar, pelanggaran terhadap PP No. 53 tahun 2010 (tentang Disiplin PNS) dan lain-lain,” ujar Komisioner KASN Waluyo.

Dari hasil penyelidikan selama tahun 2015-2016, KASN menyimpulkan bahwa sistem merit masih dipandang sebagai beban. Selain itu, masih banyak instansi pemerintah yang memandang seleksi terbuka sebatas memenuhi kewajiban. Bahkan hasil seleksi terbuka ada yang tidak ditetapkan karena kandidat yang terpilih oleh pansel tidak sesuai dengan keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakanm, birokrasi harus kuat sehingga perubahan politik tidak menganggu jalannya birokrasi. Menurutnya, perubahan politik, mekanisme pemilu pilkada dan sebagainya belum diimbangi dengan reformasi birokrasi. “Birokrasi tidak boleh sakit. Birokrasi menjadi sakit bila dipolitisasi,” ujarnya.

Siti mengajak seluruh ASN untuk memperjuangkan reformasi birokrasi sekuat tenaga. “Kita semua, parpol, pemerintah, DPR, civil society, media harus bersama-sama memahami bahwa birokrasi kita merupakan roda besar pembangunan negara ini,” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)

 

 


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH – BIDANG DIKLAT KAB SIDOARJO

Komentar

Advertisement
File added : Tuesday, January 3rd 2017.
Category : Diklat
tags: , ,

Related Post BERITA REFORMASI BIROKRASI

January 9th
2017

Anthony Kembalikan Dana

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, Anthony Zeidra Abidin, mengembalikan uang Rp 500 juta yang ia terima dari Bank Indonesia atau BI. Uang itu
January 1st
2017

Carilah Kesamaannya

Masih terekam di ingatan saya ketika sahabat saya mengatakan “untuk urusan Agama tak usahlah cari perbedaannya, carilan letak persamaannya, sebab segalanya kan juga berakhir
December 27th
2016

EDARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) NON SERTIFIKASI

PENTING : EDARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) NON SERTIFIKASI MAKSIMAL BERKAS DI TERIMA DI UPK TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016 (HARI KAMIS) HARAP PERHATIKAN FORMAT BARU
November 9th
2016

Contoh Laporan, Dikdas Instruktur Pegawai Negeri

Berikut adalah sebuah Laporan kegiatan pada kegiatan diklat dasar instruktur kejuruan administrasi bisnis di balai besar latihan kerja industri (bblki) surakarta ta.2013. Ya, tentunya
December 27th
2016

APA ITU WAYANG ?

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Unsur seni pertunjukan Wayang sendiri meliputi