Sebuah Catatan Sederhana Bentuk Perhatian dari Seorang Insan untuk Pegawai Negeri

Home » Diklat » Modul pelatihan Berbasis Kompetensi Sub Bidang Metodologi Pelatihan Kerja
Advertisement

Daftar Isi

Kata Pengantar —- 1 Daftar Isi — 2 Bab I Standar Kompetensi Kerja Nasional (Skkni) Dan Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pbk) – 3 Standar Kompetensi Kerja Nasional (Skkni) — 3 Unit Kompetensi Prasyarat ——- 6 Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pbk) — 7 Bab Ii Merumuskan Permasalahan Pelatihan Di Daerah — 10 Latar Belakang — 10 Tujuan —- 10 Ruang Lingkup — 11 Pengertian Istilah ——– 11 Diagram Alir Unjuk Kerja Pencapaian Kompetensi ——- 14 Materi Pelatihan Merumuskan Permasalahan Pelatihan Di Daerah ——– 14 Mengidentifikasi Permasalahan Daerah Yang Mendorong Munculnya Kebutuhan Pelatihan—— 14 Kebutuhan Pelatihan——– 14 Survey Kebutuhan Pelatihan —— 17 Dasar-Dasar Statistik —— 19 Istilah-Istilah Kependudukan —– 26 Analisis Kebutuhan Pelatihan —– 34 Analisis Informasi Pasar Kerja —- 36 Analisis Target Populasi — 37 Menetapkan Kebutuhan Pelatihan Di Suatu Daerah—- 41 Pedoman Menganalisis Data Kebutuhan Pelatihan Daerah Agar Sesuai Dengan Kondisi Nyata Daerah —– 41 Pelaporan —- 44 Bab Iii Sumber-Sumber Yang Diperlukan Untuk Pencapaian Kompetensi —– Sumber-Sumber Perpustakaan — 46 Daftar Pustaka  46 Buku Referensi  46 Daftar Peralatan/Mesin Dan Bahan —– 47 Daftar Peralatan/Mesin—— 47 Daftar Bahan 47

Bab I Standar Kompetensi Kerja Nasional (Skkni) Dan Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pbk)

Standar kompetensi kerja nasional (skkni) 1. Kode unit : plk.mpo1.001.01 2. Judul unit : merumuskan permasalahan pelatihan di daerah 3. Deskripsi unit : unit ini merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam merumuskan permasalahan pelatihan di daerah.

1-elemen

Batasan Variabel:

Batasan konteks: Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi permasalahan daerah yang mendorong munculnya kebutuhan pelatihan dan menetapkan kebutuhan pelatihan di suatu daerah yang digunakan untuk merumuskan Permasalahan Pelatihan di Daerah pada metodologi pelatihan. Perlengkapan untuk merumuskan permasalahan pelatihan di daerah mencakup : 1) Kebijakan daerah. 2) Data Sumber Daya Pelatihan dalam suatu daerah. 3) Buku referensi/literatur. 4) Alat tulis kantor. c. Tugas pekerjaan untuk merumuskan permasalahan pelatihan di daerah sebagai bagian dari program pelatihan meliputi: 1) Menganalisis Data dan informasi untuk menentukan jenis-jenis permasalahan yang dapat dipecahkan melalui penyelenggaraan pelatihan 2) Menganalisis data kebutuhan pelatihan daerah sesuai dengan jenis permasalahan yang telah ditentukan. 3) Menganalisis kebutuhan pelatihan daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. d. Peraturan untuk merumuskan permasalahan pelatihan di daerah sebagai bagian dari program pelatihan adalah: 1) Pedoman Analisis Kebutuhan Pelatihan.

Panduan Penilaian:

a. Penjelasan prosedur penilaian : Alat, bahan, dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait : 1) tidak ada. b. Kondisi Penilaian: 1) Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut yang terkait dengan mengidentifikasi permasalahan daerah yang mendorong munculnya kebutuhan pelatihan dan menetapkan kebutuhan pelatihan di suatu daerah, yang digunakan merumuskan permasalahan pelatihan di daerah sebagai bagian dari program pelatihan. 2) Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktik. 3) Penilaian dapat dilaksanakan secara : simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja. c. Pengetahuan yang dibutuhkan : 1) Data dan informasi tentang permasalahan daerah dari sumber yang sahih 2) Teknik survei/metodologi riset 3) Statistik Terapan 4) Training Needs Analysis 5) Training Needs Assessment 6) Target population Analysis 7) Signalling System d. Keterampilan yang dibutuhkan : 1) Menganalisis data dan informasi untuk menentukan jenis-jenis permasalahan daerah yang dapat dipecahkan melalui penyelenggaraan pelatihan. 2) Menganalisis data kebutuhan pelatihan daerah sesuai dengan jenis permasalahan yang telah ditentukan. 3) Menganalisis kebutuhan pelatihan daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. e. Aspek Kritis: Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja yang harus diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut: 1) Perbedaan persepsi dalam menerjemahkan kebijakan daerah. 2) Kompetensi SDM yang variatif. 3) Keterbatasan data mengenai sumber daya pelatihan di suatu daerah. Berikut adalah tabel kompetensi kunci tersebut :

2-kompetensikunci

Unit Kompetensi Prasyarat

Sebelum mengikuti pelatihan unit kompetensi Merumuskan Permasalahan Pelatihan di Daerah ini peserta harus sudah kompeten untuk unit kompetensi sebagai berikut: – Tidak ada.

3-silabus

3-silabus

4-silabus

4-silabus

5-silabus

5-silabus

 

Komentar

Advertisement
File added : Monday, October 10th 2016.
Category : Diklat, Modul
tags: , ,

Related Post Modul pelatihan Berbasis Kompetensi Sub Bidang Metodologi Pelatihan Kerja

December 31st
2016

Revitalisasi Jihad Antikorupsi

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; mso-font-alt:”Century Gothic”; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */
January 9th
2017

Anthony Kembalikan Dana

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, Anthony Zeidra Abidin, mengembalikan uang Rp 500 juta yang ia terima dari Bank Indonesia atau BI. Uang itu
January 9th
2017

Koti MPC PP Batam dan FKPPN Sumbang Masjid

500 Kepala Keluarga Mendambakan As-Shobirin Oleh SUPRIZAL TANJUNG, Batam Tohiri, pengurus Masjid As-Shobirin, Baloikolam, menerima sumbangan dana pembangunan masjid di RT 8 RW 16, Kelurahan
January 9th
2017

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Sebagaimana diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan
January 6th
2017

PDIP Berpegang Asas Praduga Tak Bersalah

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi anggota fraksinya yang diduga menerima uang (cek) terkait pemilihan Deputi